Dinas Pendidikan Jombang Wajibkan Pengadaan Absensi Elektronik, Sekolah Keberatan

absensi fingerprint kana
absensi fingerprint kana

JOMBANGTIMES – Sistem absensi lembaga pendidikan di Jombang bakal berubah. Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang meminta instansi pendidikan tingkat SD dan SMP menggunakan fasilitas fingerprint (absensi elektronik) pada 2017.

Kepala Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan Jombang Supriyadi mengungkapkan, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memudahkan pemantauan atau presensi para praktisi pendidikan.

“Ini kebijakan dinas (pendidikan), bukan instruksi dari pusat. Tujuannya adalah untuk memudahkan presensi absensi para praktisi pendidikan seperti guru dan pegawai TU,” ujarnya kepada wartawan.

Fingerprint digunakan juga untuk mempermudah pencairan tunjangan prestasi pendidik (TPP). “Itu juga dalam rangka mempermudah pencairan TPP bagi penerima. Untuk pencairan TPP, juga dicek dari kehadiran atau absen,” ucap Supriyadi.

Terkait pendanaan untuk pengadaan fingerprint, Supriyadi menyatakan dananya bersumber dari dana bosda (bantuan operasional sekolah daerah) yang bersumber dari APBD Jombang.

“Terkait pembelian fingerprint, kami persilakan sekolah mencari di mana saja. Kami tidak pernah mengondisikan sekolah membeli kepada penyedia tertentu,” tandasnya.

Namun, kebijakan yang mewajibkan lembaga pendidikan SD dan SMP untuk pengadaan fingerprint menuai keberatan dari sejumlah sekolah. Keberatan tersebut terutama dirasakan penyelenggara sekolah di daerah pinggiran.

Fingerprint dinilai belum menjadi kebutuhan penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Apalagi, pengadaan fingerprint membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Rencana tersebut, menurut salah satu kasek SD di Kecamatan Bareng, Rabu (14/12/2016), sudah disosialisasikan awal Desember oleh dinas pendidikan. “Kami sudah mendapatkan informasi itu awal bulan,” ujar sumber yang enggan dipublikasikan identitasnya ini.

Menurut kasek tersebut, fingerprint bagi sekolah yang dipimpinnya belum menjadi kebutuhan penting. Apalgi, jika pengadaan tersebut hanya diperuntukkan memudahkan peninjauan kehadiran guru PNS.

“Sementara kalau seperti di sekolah kami, guru yang PNS itu tidak sampai tujuh orang. Daripada memfasilitasi pembelian fingerprint, kan mending uangnya buat beli buku siswa atau yang lebih menunjang kebutuhan proses pembelajaran,” ungkapnya.

Kepala sekolah lainnya yang keberatan dengan kebijakan tersebut menyatakan, pengadaan fingerprint sebaiknya tidak dipaksakan karena tidak semua lembaga membutuhkan. “Saya sudah berdiskusi dengan banyak kepala sekolah. Kami tidak sepakat pengadaan fingerprint ini karena tidak termasuk kebutuhan pembelajaran. Apalagi beban pembelian, harus sekolah yang membeli,” ujarnya. (*)

Sumber : Jombangtimes.com

2 thoughts on “Dinas Pendidikan Jombang Wajibkan Pengadaan Absensi Elektronik, Sekolah Keberatan”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *